Stratifikasi Sosial

A.            Penggolongan Sosial

Dalam tiap masyarakat orang menggolongkan masing-masing dalam berbagai kategori, dari lapisan yang paling atas sampai yang paling bawah. Dengan demikian terjadilah stratifikasi sosial. Ada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial yang sangat ketat. Seorang lahir dalam golongan tertentu da ia tidak mungkin meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Keanggotaanya dalam suatu kategori merupakan faktor utama yang menentukan tinggi pendidikan yang dapat ditempuhnya, jabatan yang dapat didudukinya, orang yang dapat dikawininya dll. Golongan yang ketat seperti ini disebut kasta.

Apabila dalam suatu masyarakat ada yang dihargai, dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang diharagai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda-benda ynag bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, dll.[1]

Biasanya penggolongan sosial tidak seketat itu akan tetapi fleksibel dengan batas-batas yang agak kabur dan senantiasa dapat mengalami perubahan. Penggolongan disini diartikan sebagai proses setiap individu menggolongkan dirinya sebagai orang yang termasuk dalam suatu lapisan tertentu atau menganggap dirinya berada pada lapisan atas karena merasa mempunyai sesuatu yang banyak atau menganggap dirinya rendah karena merasa bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu yang berharga.[2]

Sifat dari sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat ada  yang tertutup dan terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dan lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya ke atas ataupun kebawah. Keanggotaan lapisan tertutup diperoleh melalui kelahiran. Pada masyarakat yang sistem pelapisannya terbuka, setiap anggota memiliki kesempatan berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan sosial, atau kalau tidak beruntung, dan jatuh ke lapisan bawah.[3]

Menurut Soejono Soekanto, di dalam setiap masyarakat dimana pun selalu dan pasti mempunyai suatu yang dihargai. Sorokin mengemukakan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas rendah.

Ada tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yaitu :[4]

1.             Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Anggota masyarakat yang menduduki strata tinggi, tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang di bawahnya.

2.             Perbedaan dalam gaya idup.

3.             Perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Seseorang yang menduduki jabatan tinggi biasanya akan semakin banyak hak dan fasilitas yang diperolehnya. Sementara itu, seorang yang tidak menduduki jabatan strategis apapun tentu hak dan fasilitas yang mampu dinikmati akan semakin kecil.

Oleh karena itu penggolongan sosial harus dilihat sebagai suatu proses menempatkan dirinya dalam suatu golongan tertentu.

B.             Cara-cara menentukan golongan sosial

Konsep tentang golongan sosila tergantung pada cara seorang menentukan golongan sosial itu. Adanya golongan sosial timbul karena adanya perbedaan status dikalangan anggota masyarakat. Untuk itu menetukan stratifikasi sosial dapat diikuti tiga metode yakni :[5]

1.             Metode objektif

Artinya usaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dialkukan menurut ukuran ukuran yang objektif berupa variabel yang mudah diukur secara kuantitatif.[6]

Stratifikasi ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, jenis pekerjaan. Biasanya keterangan demikian terkumpul sewaktu diadakan sensus. Menurut suatu penelitian (1954) di Amerika Serikat dokter menempati kedudukan yang sangat tinggi sama dengan gubernur. Guru sekolah menempati tempat yang lebih rendah dari kapten dll. Yang paling rendah adalah tukang semir sepatu.

2.             Metode subjektif

Artinya munculnya pelapisan sosial dalam masyarakat tidak diukur dengan kriteria-krieteria yang objektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subjektif warga masyarakat itu sendiri.[7]

Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu. Kepada mereka diajuka pertanyaan : “Menurut pendapat anda temasuk golongan manakah Saudara dinegara ini?? Golongan atas, menengah atau rendah??”

Contoh metode ini Sekelompok orang karena faktor tertentu (biasanya status) tidak mau disamakan dengan sekelompok yang lain.

3.       Metode reputasi

Artinya pelapisan sosial disusun dengan cara subjek penelitian diminta menilai status sosial dengan jalan menempatkan orang lain tersebut kedalam skala tertentu.

Metode ini dikembangkan oleh W. Lloyd Warner cs. Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat itu. Kesulitan penggolongan objektif dan subjektif adalah penggolongan itu sering tidak sesuai dengan tanggapan orang dalam kehidupan sehari-hari yang nyata tentang golongan sosial masing-masing. Contoh metode ini adalah Sekolompok orang merasa minder ( faktor tertentu) apabila bergaul dengan orang kelasnya lebih diatasnya.

Oleh sebab itu W.L Warner mengikuti suatu cara yang realistis yakni memberi kesempatan kepada orang dalam masyarakat itu sendiri untuk menetukan golongan-golongan mana yang terdapat dalam masyarakat itu lalu mengidentifikasikan anggota masing-masing golongan itu. Warner cs banyak menggunakan dasar-dasar diferensiasi penggolangan itu. Metode ini tidak menghiraukan dasar teoritis bagi penggolongan dan berusaha menentukan stratifikasi sosial seperti yang terdapat dalam interaksi yang nyata dikalangan penduduk dengan dasar pikiran bahwa merekalah yang sesungguhnya mengenal golongan itu dalam kenyataan. Metode penggolongan ini tidak dimaksud untuk mencari perbedaan status atau kekuasaan. Orang dalam masyarakat lain mungkin akan mengadakan stratifikasi sosial yang berbeda dengan menggunakan dasar yang berlainan. Dengan sendirinya sukarlah mengadakan perbandingan stratifikasi sosial antara berbagai macam masyarakat.

Peneliti lain menggunakan berbagai kriteria sosial ekonomi untuk membedakan berbagai golongan sosial seperti jabatan, jumlah dan sumber pendapatan, tingkat pendidikan, agama, jenis dan luas rumah dll. Tidak ada satu metode yang secara umum berlaku untuk menentukan golongan sosial dalam berbagai masyarakat di dunia ini. Mungkin juga tak ada kriteria yang sama yang berlaku bagi masyarakat yang berbeda-beda.

Rumah yang bagus, pendapatan yang banyak bagi orang desa belum tentu dianggap rumah bagus atau pendapatan banyak di kota, dan sebagainya. Dalam masyarakat pedesaan sering sukar menentukan stratifikasi sosial yang jelas. Dalam masyarakat lain dapat dibedakan dua golongan atau lebih yang jelas perbadaannya. Mungkin juga akan diperoleh penggolongan sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat yang sama bila digunakan kriteria yang berlainan.

Dalam menganalisis masyarakat Warner menemukan enam golongan yakni golongan “upper-epper, lower-upper, upper-midle, lower-midle, upper-lower, lower-lower”. Jadi dapat dibedakan golongan atas, menengah, dan bawah dan tiap golongan terbagi pula dalam dua bagian yakni bagian atas dan bawah sehingga terdapat enam golongan. Besar tiap kelompok tidak sama. Biasanya golongan paling atas kecil jumlah anggotanya.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat kita di Indonesia jelas tampak pada zaman feodal dan kolonial, antara lain berdasarkan keturunan . setelah kita merdeka terbentuk stratifikasi lain berdasarkan kedudukan, sumber pendapatan, pendidikan, dll.

Keberatan yang diajukan terhadap metode yang digunakan oleh W.L. Warner  antara lain :

 1.   Metode itu hanya dapat digunakan bila masyarakat itu kecil masyarakat itu kecil sehingga masing-masing saling mengenal.

2.    Dianggap bahwa metode ini tidak menggambarkan struktur stratifikasi sosial yang sebenarnya dalam masyarakat kecil akan tetapi menurut pandangan golongan menengah dan atas yang digunakan sebagai informan utama.

3.    Metode ini tidak cermat dan tidak akan memberikan hasil sama bila diterapkan oleh peneliti lain.

C.             Tingkat Pendidikan dan tingkat golongan sosial

Dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi bertalian erat denga kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi.

Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi oleh sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Orang yang termasuk golongan sosial atas beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi . jabatan ortu, jumlah dan sumber pendapatan, serta lambang-lambang yang berkaitan dengan status sosial ada kaitannya dengan tingkat pendidikan anak.

Pada tingkat SD belum tampak pengaruh perbedaan golongan sosial, apalagi kalau kewajiban belajar mengharuskan semua anakn memasukinya, akan tetapi pada tingkat Sekolah Menengah apalagi tingkat pendidikan lebih atas maka akan jelas terlihat perbadaan golongan. Perbedaan persentase anak-anak golongan yang berada atau berpangkat makin meningkat dengan bertambah tingginya taraf pendidikan dan usia pelajar. Perbedaan sumber pendapatan juga mempengaruhi harapan orang tua tentang pendidikan anaknya. Sudah selayaknya orang tua yang berada mengahrapkan agar anaknya kelak memasuki perguruan tinggi. Sebaliknya orang tua yang tidak mampu tidak akan mengharapkan pendidikan yang demikian tinggi. Cukuplah bila anak itu sendiri mempunyai kemauan keras untuk melepaskan diri dari pendirian lingkungan dan berusaha sendri denga segenap tenaga untuk melanjutka perguruan tinggi.

Faktor lain yang menghambat anak-anak golongan rendah memasuki perguruan tinggi ialah kurangnya perhatian pendidkan di kalangan orang tua. Banyak anak-anak golongan ini yang berhasrat utuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi dihalangi oleh ketiadaan biaya. Banyak pula anak-anak yang putus sekolahnya karena alasan finansial. Pendidikan memerlukan uang, tidak hanya untuk uang sekolah akan tetapi juga untuk pakaian, buku, transport, dll.

---

[1]Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2010), h.199

[2] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada),h.34

[3] Elly M. Setiadi, Pengantar Sosiologi, (Jakarta : Kencana Prenada, 2011),h.401

[4] J. Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan, (Jakarta : Kencana Prenada Group,2004),h.152-154

[5] Prof. Dr. Nasution, MA, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004),h.27

[6] Elly M. Setiadi, opcit,h.440

[7] ibid

Kontribusi Sosiologi Pendidikan

A.        Sistem Persekolahan sebagai Suatu Organisasi Formal

Tempo dulu masyarakat sederhana belum mengenal lembaga-lembaga resmi yang mengatur penyaluran kebutuhankebutuhan hidup mereka. Seiring dengan bergulirnya roda sejarah kehidupan, maka prestasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia menjadi sedemikian kompleks, sehingga pada fase inilah konsep pengetahuan dan kemampuan–kemampuan gemilangnya telah menjadi penentu arah kehidupan di masa yang akan datang.

Beberapa faktor telah melatarbelakangi terbentuknya lembaga-lembaga tertentu untuk mengelola alokasi pemenuhan kebutuhan di antaranya, (1) pertumbuhan jumlah populasi manusia yang mempengaruhi tingkat penguasaan dan ketersediaan sumber daya alam, (2) kompleksnya pranata kebudayaan dan mekanisme pengetahuan beserta teknologi terapan, dan (3) implikasi tingkat akal budi dan mentalitas manusia yang kian rasional.[1]

Secara singkat, terbentuknya lembaga pendidikan merupakan konsekuensi logis dari taraf perkembangan masyarakat yang sudah kompleks. Sehingga untuk mengorganisasikan perangkatperangkat pengetahuan dan keterampilan tidak memungkinkan ditangani secara langsung oleh masing-masing keluarga. Perlunya pihak lain yang secara khusus mengurusi organisasi dan apresiasi pengetahuan serta mengupayakan untuk ditransformasikan kepada para generasi muda agar terjamin kelestariaannya merupakancetak biru kekuatan yang melatarbelakangi berdirinya sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Sekolah sebagai suatu sistem, menurut tinjauan sosiologi memiliki kharakteristik yaitu 1. sistem persekolahan mempunyai suatu tujuan. Tujuan menjadi arah dan mengarahkan sistem sosial bersangkutan, 2. Dalam organisasi persekolahan terdapat suatu arus jaringan kerja dari sejumlah posisi yang saling terkait di dalam rangka mencapai tujuan organisasi.[2]

Keberadaan sekolah yang mewarnai dunia kehidupan manusia saat ini merupakan sebuah keniscayaan peradaban modern yang lekat dengan renik-renik pergulatan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi mutakhir. Sementara melihat konteks sosial yang terbentuk dapat dijawab pula sekolah juga masuk dalam kategori-kategori organisasi pada umumnya yang mengemban konsekuensi-konsekuensi organisatoris.

Organisasi formal sistem persekolahan, sebenarnya kabur tujuan, dan bahkan tergolong membingungkan. Situasi agak berbeda bila dibandingkan dengan organisasi formal sistem persekolahan. Kata-kata “untuk mendidik anak-anak” merupakan pernyataan kabur yang kurang berarti, kecuali kalau tujuan pendidikan tersebut lebih spesifik.[3]

Kompleks pertentangan tersebut merupakan derivasi dari perangkat-perangkat manusia yang memiliki peran-peran spesifik di lembaga sekolah. Banyak buku teks yang mengemukakan tentang peranan guru dan adminsitratur pendidikan seolah-olah harmonis dan serba sinergis. Padahal kenyataan membuktikan, salah satu faktor yang memberatkan kerja organisasi adalah gejala kesalahpahaman untuk memahami kawan sekerja berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan status pekerjaannya.

Kecenderungan yang terjadi, hampir semua tanggung jawab dan tugas sekolah yang berhubungan dengan siswa selalu dilimpahkan kepada seorang guru. Sedangkan pemberitaan fungsi-fungsi peran yang berbeda baik dari aspek bimbingan konseling, pelayanan birokrasi dan keuangan, serta peran penegak ketertiban dan kedisplinan tidak pernah tersiar secara utuh kepada para siswa.

Para praktisi pendidikan perlu menyadari bahwa sumber pokok kontraversi dikalangan mereka serta adanya kesamaan pendapat mengenai batasan peranan para pemegang posisi pendidikan, juga tampil sebagai suatu yang patut diragukan.

Ketegangan-ketegangan di dalam sistem persekolahan, bisa jadi bersumber dari adanya perselisihan pendapat di antara para pemegang posisi kependidikan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta adanya konflik intern yang berlangsung di dalam dirinya berbagai posisi jabatan kependidikan.

Yang dimaksud konflik intern adalah konflik harapan dari pihak lainnya yang dihadapkan pada para pemegang satu posisi tertentu. Misalnya, beberapa guru mengharapakan kepala sekolahnya membawa setiap masalah sekolah ke dalam rapat dewan guru, sedangkan sebagian lainnya tidak mengharapkan membuka semua permasalahan di forum rapat dewan guru.

Dalam analisis sosiologis, konflik peranan di lingkup internal sekolah disebabkan pada rangkaian hak dan kewajiban yang mempengaruhi harapan para pemegang status pekerjaan.[4] Dalam waktu yang sama kepala sekolah mengharapkan para guru selalu tertib dalam melaksanakan pengajaran.

Sementara guru sendiri selalu berkeinginan memberikan ragam materi yang selengkap-lengkapnya kepada para siswa. Hal ini tentu bertentangan dengan asumsi umum para siswa yang jelas-jelas berharap agar para guru tidak terlalu banyak menyodorkan materi yang harus mereka hafalkan. Hal tersebut tentunya semakin menjauhkan kesadaran warga sekolah mengenai hakikat mendasar dari fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Mereka semakin jauh terjerumus pada labirin-labirin pertentangan seputar ritual-ritual teknis pemenuhan kebutuhan organisasional. Dari sini tujuan awal penerapan adminstrasi pendidikan untuk mempermudah lembaga sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsi edukatif beralih menjadi raksasa permasalahan yang selalu menggelayuti mentalitas warganya.

Tentu saja dalam hal ini sumbangsih teori sosiologi cukup strategis guna memberikan gambaran komperhensif tentang gurita konflik yang terbentuk di lingkungan sekolah dalam kaitan pertentangan antarperan. Dengan begitu, para praktisi pendidikan diharapkan memiliki bahan mentah yang lengkap mengenai polapola sosial yang tersusun di dunia pendidikan formal beserta varian-varian permasalahannya.

Untuk diingat, memandang sekolah sebagai suatu organisasi formal dari kacamata sosiologis mengisyaratkan adanya rintangan organisasi yang besar untuk bisa berfungsi secara efektif. Ada 2 faktor penyebabnya yaitu : kurangnya kata persetujuan mengenai tujuan organisasi sekolah itu sendiri, dan kurangnya kesepakatan tentang batasan peranan dari masing-masing pemegang posisi kependidikan.[5]

B.        Kegiatan Kelas sebagai Suatu Sistem Sosial

Pada dasarnya, proses-proses pendidikan yang sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Untuk keperluan tersebut pembahasan mengenai kegiatan kelas menempati sub-topik tersendiri dalam susunan kajian topik ini. Dari sudut sosiologi beberapa pendekatan telah digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati proses-proses yang terjadi di ruang kelas.

Berdasarkan pandangan mengenai fungsi proses belajar di kelas terdapat kegiatan kelas yang mengandung sistem sosial, yaitu :

1.             Kompetisi/persaingan

Analisis Coleman tentang struktur kompetisi beserta pengaruhnya terhadap prestsi belajar, secara nyata mempunyai implikasi untuk mengisolasikan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi “hasil belajar” suatu kelas. [6]

2.             Sosio metrik (suka/tidak suka)

Dalam hubungan ini, kontribusi empiris utama dari para sosiologi adalah struktur sosiometrik di kelas, dan memilih sumber-sumber tekanan dan ketegangan yang dihadapi guru-guru dikelas. Dalam hubungannya kepala sekolah pemegang kekuasaan di sekolah sudah tentu perlu mengawasi, mengkoordinasi, dan memadukan semua kegiatan yang berlangsung di sekolah, termasuk juga terhadap sajian pelajaran yang diberikan harus sesuai dan persis dengan kurikulum. Guru dituntut untuk bekerja sebagaimana budak dalam kurikulum dan tidak memberikan kebebasan pada guru dalam mengajar. Jika tidak sama dengan kurikulum, maka kepala sekolah bisa memberikan sanksi-sanksi tertentu. Seharusnya para guru memiliki kebebasaan yang sepantasnya mengenai pengembangan proses pembelajaran di kelas. Adanya kekuasaan tersebut merupakan sumber kekecewaan para guru dan itu dapat mengacaukan pengajaran di kelas karena adanya jarak sosial dan hubungan yang kurang erat antar guru dan kepala sekolah.

3.             Konflik (guru dgn murid) norma anak yang menyendiri

Sumber ketegangan lain adanya perbedaan norma antara yang dianut guru-guru dengan norma yang dianut siswa didalam hubungannya dengan perilaku siswa. Adanya kerangka acuan yang berbeda antara guru dan murid memang terjadi pada kebanyakan kelas.

Para guru mengharapkan murid berprestasi sebaik mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki, namun para siswa tidak seberapa tahu dengan apa yang menjadi harapan pengajaran tadi. Dan tidak adanya kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Para siswa lebih berorientasi pada nilai-nilai dikalangan mereka sendiri daripada secara semangat mengikuti apa yang diinginkan guru.

Telaah sosiometrik mengungkapkan bahwa ruang kelas, didalamnya terdapat anak-anak idiola dan penyendiri; mengenai para guru hasil penelitian menunjukkkan bahwa kerapkali guru tidak mengetahui hubungan-hubungan antar pribadi dikelas.

Mereka tidak menunjukkan kepekaan yang tinggi mengenai bagaimana sesungguhnya para muridnya berinteraksi diantara satu dengan yang lainnya, dan mereka sering kali membiarkan pribadinya bias dalam menghadapi para siswanya ketimbang menggunakan sumber-sumber potensial yang menyebabkan ketegangan kejiwaan guru pengajar di kelas, salah satunya karena benturan antara struktur otoritas sekolah dengan status profesional guru itu sendiri.

Anak-anak penyendiri dikalangan teman-teman sekelasnya, ditunjukan betapa besar pengaruh kekuatan kelompok teman sekelas terhadap anak-anak penyendiri tersebut. Rintangan untuk menyembuhkan kemenyendirian tersebut bukanlah terletak didalam anak itu sendiri, tetapi malah di dalam konteks kelas itu sendiri. Implikasi penting seharusnya guru dapat dan petugas konseling dapat mensikapi anak penyendiri. Selama ini hanya ditangani dengan bimbingan individual padahal sebenarnya iklim kelempoklah penyembuhan anak penyendiri tersebut. Unutk itu guru harus dapat mengeksplorasikan bagaimana adanya kehidupan kelas sebagai suatu sistem sosial yang baik.

Jadi guru seharusnya berupaya bisa seefektif mungkin dalam mendidik siswanya dan  bisa membendung kekuatan kelompok yang bisa mengacaukan arah pembinaan anak didik serta berupaya mengubah nilai-nilai dan normayang kurang sehat di kalangan paara siswa itu sendiri.

C.        Lingkungan Eksternal Persekolahan

Kita tahu bahwa sekolah bernaung dalam suatu wilayah eksternal yang dihuni oleh kumpulan manusia bernama masyarakat. Gejala timbal balik baik dari sekolah kepada masyarakat maupun sebaliknya merupakan realitas keseharian yang akan selalu terjadi. Keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat kota akan jelas mempengaruhi orientasi pendidikan tersebut dibanding dengan sekolah yang terletak di pedesaan. Baik dari segi kuantitas peserta didik, maupun kompleksitas kegiatan yang terjadwal pada kegiatan-kegiatan akademik di sekolah.

Selain itu aspek kelas sosial juga memberikan pengaruh evaluasi belajar yang dilakukan oleh seorang guru. Hasil sebuah pengamatan ilmiah menegaskan ada hubungan kuat antara status orang tua siswa dengan prestasi akademis. Selain itu mobilitas aspirasi siswa, kecenderungan putus sekolah, partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, tingkah laku pacaran siswa serta pola persahabatan di kalanngan siswa tampaknya juga dipengaruhi oleh karakter sosial ekonomis orang tua siswa.[7]

Berikut ini beberapa implikasi yang menyebabkan terjadinya kontribusi, yaitu :

1.             Adanya perubahan-perubahan demografis di dalam sistem sosial yang lebih besar ( masyarakat ).

Secara material akan mempengaruhi komposisi kesiswaan pada suatu sistem persekolahan , dan karenanya mungkin sekali menuntun adanya modifikasi-modifikasi kurikulum.[8] Derasnya arus urbanisasi dari desa ke kota membawa pengaruh penting terhadap jumlah mereka yang membutuhkan persekolahan sehingga hal ini menyebabkan sekolah-sekolah di desa menjadi sepi murid sedangkan di sisi lain sekolah-sekolah di kota bisa tidak muat menampung arus peminat sekolah. [9]

Hal ini mengungkapkan betapa pentingnya suatu pendekatan tersendiri di dalam perencanaan persekolahan, baik untuk wilayah pedesaan maupun untuk wilayah perkotaan dan hal ini masih jarang di perhatikan.

2.             Struktur kelas sosial di masyarakat.

Kebanyakan aspek-aspek dalam penunaian fungsi persekolahan di pengaruhi oleh fenomena kelas sosial. [10]

3.             Struktur kekuasaan di masyarakat.

Pengelolaan program pendidikan di sekolah-sekolah membutuhkan topangan dana yang tidak sedikit dan hal tersebut mempengaruhi mutu pendidkan.[11]

4.             Penganalisaan mengenai rantai penghubung antara sekolah dengan masyarakat.

Penelitian sosiologis telah menunjukkan pengaruh dari tingkah laku para anggota Badan Pertimbangan Sekolah dan motivasinya untuk menduduki jabatan tersebut terhadap penampilan dan kepuasan kerja para penilik Kepala. Pengaruh faktor-faktor lain, seperti agama, pekerjaan, dan penghasilan terhadap para anggota badan Pertimbangan Sekolah juga ikut diteliti. Begitu pula halnya dengan tekanan dari anggota badan Pertimbangan Sekolah terhadap para administrator pendidikan. [12]

5.             Benturan konflik antarperan tenaga kependidikan dengan posisi-posisi lain di masyarakat.

Getzel dan Guba menemukan bahwa banyak harapan-harapan yang terkait dengan posisi guru, pada kenyataannya telah berbenturan dengan harapan posisi lain di luar persekolahan.[13]

Melalaui analisis sosiologis, para praktisi pendidikan bisa secara realistis peka mengkaji kekuatan-kekuatan majemuk yang berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Dengan kekuatan analisis-analisis sosiologis para praktisi pendidikan bisa lebih jeli memperhitungkan faktor-faktor organisasi, budaya, dan personal di lingkungan kerjanya masing-masing.

---

[1] http://www.uns.ac.id/data/sp2.pdf

[2] Drs. Sanapiah Faisah, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya : Usaha Nasional)h.66-67

[3] ibid

[4] http://blog.uin-malang.ac.id/jokopurwanto/2011/04/27/78/

[5] Drs. Sanapiah, opcit, h.72

[6] Drs.Sanapiah, opcit, h.73

[7] http://www.uns.ac.id/data/sp2.pdf

[8] Drs.Sanapiah, opcit, h.76

[9] http://aminnatul-widyana.blogspot.com/2011/07/beberapa-kontribusi-sosiologi-dalam.html

[10] ibid

[11] ibid

[12] ibid

[13] Drs.Sanapiah,opcit,  h.78